›› Lamunan hari ini

Pemerintah dan proyek-proyeknya adalah lokomotif utama penggunaan perangkat lunak di suatu negara. Tak heran vendor sangat berkepentingan melakukan pendekatan ke pemerintah. Misal di WSIS Tunisia, sangat kuat usaha ini dilakukan oleh para vendor. Sampai-sampai Microsoft meminta agar perkataan Free Software dihapuskan dari dokumen yang akan dijadikan dokumen matang hasil WSIS.

Microsoft sebagai vendor besar punya hubungan malu-malu kucing dengan komunitas dan konsep Open Source. Di satu sisi menyadari Linux dan Open Source sebagai ancaman terkini. Di sisi lain kata "Open" memiliki nilai tambah saat ini. Sehingga tak heran banyak inisiatif dari Microsoft sekarang diberi label Open. Misal Open License dan Open XML.

Komunitas juga disadari memiliki kekuatan besar saat ini. Sehingga banyak inisiatif vendor diluncurkan untuk menarik keterlibatan komunitas. Microsoft sudah sejak lama menggemakan inisiatif Shared Source License. Tapi apakah semua Open itu se-Open seperti namanya ? Tidak !!!, karena tingkat kebebasannya berbeda. Hal ini seperti yang diperingatkan dalam Legal Analyst Sees Defects in Microsoft Open XML Initiative [http://www.eweek.com/article2/0,1895,1892757,00.asp] dan Why OpenDocument Won [http://www.dwheeler.com/essays/why-opendocument-won.html].

Inisiatif open-open-an tersebut malah sering seperti jebakan. Sekali kita telah "mengintip" dan memanfaatkan source code tersebut, maka tidak boleh lagi menggunakannya secara bebas dalam produk yang kita buat. Terutama bila produk yang kita buat tersebut menggunakan lisensi yang tidak direstui oleh Microsoft, misal GPL. Memang ada beberapa inisiatif yang relatif tidak memiliki agenda berbahaya, misal MS-Community License dan MS-Permissive License yang memiliki definisi bebas agak mirip dengan FSF.

Sayangnya kekurang-pedulian para akademisi, pakar dan praktisi TI di Indonesia menjadikan hal tersebut belumlah sebagai hal yang penting dalam pengambilan keputusan pengembangan TI di Indonesia. Sebagai contoh adalah format dokumen perkantoran yang banyak digunakan di kantor pemerintahan. Di Indonesia, orang masih tenang saja menyimpan berkas dokumen publik di dalam format proprietary. Tapi di negara-negara Eropa dan yang baru saja ramai Massachusetts, telah disepakati bahwa format harus memenuhi standard terbuka seperti OpenDocument (dengan standard OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards). Peraturan dari negara-negara tersebut jelas telah memaksa Microsoft dan vendor lain untuk ber-Open-Open ria pula. Sehingga Microsoft menamai format dokumen yang akan digunakan di MS Office yang mendatang dengan nama Open XML dan akan didaftarkan pada badan standard ECMA (European association for standardizing information and communication systems).

Tetapi ada beberapa perbedaan mendasar antara kedua format yang mencap dirinya sebagai Open ini, yaitu :

• OpenDocument menggunakan standard yang tersedia secara bebas dan yang telah ada sedapat mungkin. Misal SVG untuk gambar, MathML untuk rumus dan sebagainya. Sedangkan OpenXML mendefinisikan format yang lainnya tersebut, sudah barang tentu sedapat mungkin dalam format produk Microsoft lainnya. Begitu juga dengan metadatanya, OpenDocument menggunakan Dublin Core, sedangkan OpenXML menggunakan metadata khusus.
• Format OpenXML ini baru dijanjikan akan digunakan pada MS Office 12 mendatang, sedangkan format OpenDocument ini telah digunakan pada berbagai perangkat lunak misal Open Office, KOffice dan Abiword. Anda bisa memilih antara bukti dan janji.
• Walaupun Microsoft telah membuka skema dari dokumen XML tersebut, tetapi lisensi yang digunakan membatasi pemanfaatannya. Termasuk membatasi di dalam penggunaanya untuk perangkat lunak yang berlisensi GPL. Jelas hal ini bertujuan untuk mengendalikan kemungkinan kompetisi. Berbeda dengan OpenDocument yang boleh diimplementasikan oleh siapa saja.
• OpenDocument berada pada kendali badan OASIS, sedangkan Open XML berada pada kendali Microsoft, walaupun pihak lain boleh melihat dan memanfaatkannya. Microsoft hanyalah mendaftarkannya pada badan ECMA. Dengan kata lain, Open XML lebih bertujuan untuk mencapai interoperabilitas dengan aplikasi-aplikasi yang direstui oleh vendornya.

Ketidakpeduliani in juga melanda mereka yang sehari-hari berkepentingan dengan pengelolaan dokumen publik. Misal senafas dengan Kebebasan mendapatkan Informasi untuk publik yang RUU nya sedang digodog itu. Bila telah menjadi UU maka akan mewajibkan badan publik untuk menyimpan, mendokumentasikan, dan menyediakan informasi yang berada di bawah pengawasannya secara utuh dan dalam kondisi yang baik secara tepat waktu, murah dan sederhana. Informasi di dalam RUU ini termasuk juga berkas dokumen, laporan, gambar, peta, foto, film dan rekakaman melalui komputer. Maka akan terjadi perubahan besar-besaran di dalam badan publik untuk menata kembali pendokumentasian informasi tersebut.

Sayangnya para pendukung gerakan Kebebasan mendapatkan Informasi itu masih mengabaikan format data dan dokumen yang akan digunakan di dalam badan publik. Misal merekapun masih mengkomunikasikan kegiatannya di dalam format yang tak memenuhi semangat tersebut. Jangan sampai, karena ingin memenuhi RUU kebebasan Informasi dan UU HAKI akhirnya malah terjadi pengeluaran dana berlebihan akibat pembelian lisensi perangkat lunak. Kasihan masyarakat yang sudah terlalu mahal bayar BBM, jangan sampai dibebani membayari lisensi perangkat lunak yang digunakan badan pemerintah. Menurut data di tim IGOS, komputer yang ada di badan pemerintah ada sekitar 700.000 unit dan akan menghabiskan sekitar 2,3 trilliun rupiah untuk pembelian lisensi saja.

Pemerintah bukannya tidak peduli, dengan tim IGOS dengan Surat Edaran No 5/2005 telah mengajak badan pemerintah melakukan migrasi ke Open Surce. Beberapa kegiatan sosialiasi seperti pelatihan dan pembuatan distro juga telah dilakukan. Sayangnya yang malah tidak memberikan respons positif adalah lembaga pendidikan. Tampaknya malah adem-adem ayem saja. Mereka masih sungkan dan malas mengajar aplikasi Open Source ke anak didiknya. Para dosen masih tetap bertahan dengan aplikasi bajakan yagn terlanjut telah dikuasinya. Rasa malas masih mengalahkan keinginan lepas dari produk bajakan.

Bila kita ingin penerapan TI yang baik di Indonesia, maka kita tidak bisa mengabaikan penerapan TI di badan pemerintah. Mari kita ajak pemerintah menggunakan cara yang efektif dan efisien. Semua itu duit rakyat. Bila ada kecenderungan pemborosan, sebagai warga negara kita perlu mengingatkannya.

Thought is subversive and revolutionary, desctructive, and terrible; thought is merciless to privilege, established institutions, and comfortable habit. Thought looks into the pit of the hell and is not afraid. Thought is great and swift and free, the light of the world, and the chief of glory of man

Bertrand Russel

››Photos